WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa diplomasi Indonesia di era global saat ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah pusat maupun parlemen semata.
Untuk memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional, diperlukan sinergi yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Baca Juga:
Himmatul Aliyah Dorong Revitalisasi Danau dan Pengawasan Lingkungan di Kabupaten Tangerang
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan delegasi BKSAP DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pelaku dan penggiat sektor pariwisata di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026).
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan bahwa perkembangan dinamika global menuntut adanya pola diplomasi yang lebih inklusif dan kolaboratif.
Menurutnya, diplomasi modern tidak lagi dilakukan secara tunggal oleh pemerintah pusat, melainkan harus dijalankan melalui pendekatan multitrek yang melibatkan berbagai aktor strategis.
Baca Juga:
Kesetaraan Gender Bukan Sekadar Kuota, Irine Dorong Perempuan Lebih Berpengaruh di Parlemen
"Diplomasi itu tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami selalu mengatakan bahwa DPR juga memiliki peran sebagai second track diplomacy, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hari ini diplomasi dilakukan secara multitrek," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini dikutip dari situs resmi DPR RI, Minggu (21/06/2026).
Irine menjelaskan, BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi parlemen memiliki peran penting dalam menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional.
Namun, upaya tersebut akan lebih efektif apabila mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang memiliki potensi, keunggulan, serta kebutuhan pembangunan yang beragam.
