WAHANANEWS.CO, Jakarta - Percepatan pembangunan proyek Double-Double Track (DDT) kembali mengemuka sebagai langkah strategis dalam memperbaiki aspek keselamatan sekaligus tata kelola sistem perkeretaapian nasional, terutama setelah insiden kecelakaan di kawasan Bekasi Timur.
Upaya pemisahan jalur antara kereta komuter dan kereta jarak jauh dinilai menjadi kebutuhan mendesak, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas kereta di lintasan sibuk seperti Bekasi hingga Cikarang yang selama ini rawan gangguan operasional.
Baca Juga:
Pesantren Didorong Adopsi Kurikulum Internasional untuk Cetak Santri Berdaya Saing Global
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menilai peristiwa di Bekasi Timur harus dijadikan momentum penting untuk mempercepat implementasi kebijakan pembangunan DDT, khususnya pada jalur yang saat ini masih melayani dua jenis layanan sekaligus, yakni komuter dan antarkota.
Ia mengingatkan bahwa selama kedua layanan tersebut masih menggunakan jalur yang sama, potensi gangguan perjalanan hingga kecelakaan akan tetap tinggi dan sulit dihindari.
“Momentum ini harus kita gunakan untuk mempercepat DDT. Jalur kereta komuter dan kereta jarak jauh wajib dipisah agar sistem operasi lebih aman dan tidak saling mengganggu,” ujar Sudjatmiko saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Baca Juga:
Kesetaraan Gender Bukan Sekadar Kuota, Irine Dorong Perempuan Lebih Berpengaruh di Parlemen
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa pembangunan DDT sejauh ini baru mencapai Stasiun Bekasi. Sementara itu, jalur lanjutan menuju Cikarang yang justru memiliki frekuensi perjalanan tinggi masih menggunakan sistem jalur campuran.
Kondisi ini dinilai sebagai salah satu titik rawan dalam operasional perkeretaapian, karena gangguan pada satu jenis layanan dapat langsung berdampak pada layanan lainnya.
Menurutnya, skema ideal dalam sistem perkeretaapian modern adalah pemisahan penuh antara jalur komuter dan jalur kereta antarkota maupun logistik.
