Keseimbangan kedua kebijakan tersebut menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Selain itu, Hekal juga menyoroti berkembangnya berbagai narasi di pasar yang menggambarkan seolah-olah terdapat ketidakharmonisan antara otoritas fiskal dan moneter.
Baca Juga:
Kode QRIS RI, Prabowo-Modi Sepakat Bakal Bisa Dipakai di India
Menurutnya, sejumlah spekulasi bahkan sempat berkembang menjadi isu yang tidak berdasar dan berpotensi memengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
"Yang ramai di pasar seakan-akan ada yang miss. Bahkan sempat muncul berbagai isu hoaks dan spekulasi. Yang ingin kita tunjukkan adalah realitas versus narasi. Kita tidak ingin persepsi yang keliru ini menular dan mengganggu kepercayaan pasar," tegasnya.
Karena itu, Komisi XI DPR RI mendorong agar komunikasi publik antara pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat.
Baca Juga:
BI Papua Barat Genjot Ekosistem Halal Lewat Torang Muamalah 2026, Dorong UMKM Naik Kelas
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat maupun pelaku pasar dapat melihat secara langsung bahwa koordinasi kebijakan berjalan dengan baik dan tetap terjaga.
Hekal memastikan bahwa selama ini hubungan kerja antara pemerintah dan Bank Indonesia berlangsung secara konstruktif.
Namun, menurutnya, sinkronisasi tersebut perlu lebih sering ditunjukkan kepada publik guna meredam berbagai spekulasi yang dapat memicu ketidakpastian di pasar keuangan.
