Dalam konteks evaluasi prodi, Hetifah menegaskan pentingnya dasar akademik yang kuat dan komprehensif sebelum mengambil keputusan.
Ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak bersifat reaktif atau sekadar mengikuti tren jangka pendek yang belum tentu berkelanjutan.
Baca Juga:
Pesantren Didorong Adopsi Kurikulum Internasional untuk Cetak Santri Berdaya Saing Global
“Setiap kebijakan terkait prodi harus didasarkan pada kajian akademik yang kuat dan komprehensif, bukan sekadar mengikuti tren jangka pendek,” katanya.
Ia juga secara tegas menolak pendekatan penutupan prodi secara massal.
Sebagai alternatif, Hetifah mendorong adanya transformasi pada prodi yang dinilai kurang relevan, melalui pembaruan kurikulum, penguatan pendekatan interdisipliner, serta penyesuaian dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.
Baca Juga:
Kesetaraan Gender Bukan Sekadar Kuota, Irine Dorong Perempuan Lebih Berpengaruh di Parlemen
“Pendekatannya bukan penutupan massal, tetapi transformasi,” tegas Hetifah.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut turut mengingatkan bahwa orientasi kebijakan yang terlalu menekankan efisiensi berpotensi mempersempit keragaman disiplin ilmu di perguruan tinggi.
Padahal, keberagaman keilmuan merupakan fondasi penting dalam mendorong inovasi dan kemajuan peradaban.
