Selain itu, ia menyoroti perlunya transparansi dalam proses evaluasi prodi serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga pemerintah daerah.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih akuntabel dan tepat sasaran.
Baca Juga:
Tragedi KA di Bekasi Timur, Lasarus Desak Pemerintah Tuntaskan Perlintasan Sebidang
Tak kalah penting, Hetifah menekankan perlunya masa transisi yang adil bagi mahasiswa dan dosen apabila terjadi perubahan kebijakan.
Hal ini untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penataan tersebut.
“Mahasiswa dan dosen harus dilindungi, karena kita tidak sedang mengelola angka, tetapi menentukan masa depan pendidikan dan peradaban bangsa," pungkas Hetifah.
Baca Juga:
Puan Maharani Soroti Kasus Kekerasan Daycare di Yogyakarta, Desak Pengawasan Diperketat
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
