WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah besar dengan menanggung seluruh iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menurutnya, kemampuan fiskal negara dinilai cukup kuat untuk membiayai program jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa membebani masyarakat.
Baca Juga:
BPOM Soroti Es Krim Beralkohol Tanpa Label Jelas, Hey Nick's Jadi Perhatian
Ia berpandangan bahwa polemik berkepanjangan terkait verifikasi dan validasi data peserta justru menghambat kepastian layanan kesehatan bagi masyarakat.
Situasi ini, kata dia, berpotensi memperlambat akses layanan yang seharusnya bisa diterima secara cepat dan merata.
"Lebih baik, pemerintah biayai saja semuanya Pak, kepesertaan, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah," ujarnya dikutip dari RRI, Sabtu, 18 April 2026.
Baca Juga:
Uya Kuya: Mahasiswa PPDS Dipaksa Bayar Rp 500 Juta dan Alami Kekerasan
Charles juga memaparkan perhitungan kasar terkait kebutuhan anggaran apabila seluruh iuran BPJS Kesehatan ditanggung negara.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat sekitar 225,94 juta peserta di luar kategori pekerja penerima upah (PPU) yang perlu dibiayai pemerintah.
"Kalau kita kalikan 42 ribu, dikali lagi 12 bulan, Rp113 triliun per tahun Pak. Mampu tidak negara? Mampu membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu," ujarnya, menegaskan.
