WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, asalkan negara tersebut terlebih dahulu mengakui kedaulatan Palestina.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia juga akan memberikan jaminan keamanan bagi Israel setelah Palestina diakui sebagai negara merdeka.
Baca Juga:
Prabowo Ajak Tebar Kasih dan Damai di Hari Kenaikan Yesus Kristus
Hal ini disampaikannya saat mengadakan pernyataan bersama dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/05/2025).
Menurut Prabowo, solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan Palestina.
“Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kami siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Prabowo.
Baca Juga:
Pemerintah Indonesia Perkuat Kerja Sama Ekonomi Strategis dengan Tiongkok Lewat Dua Memorandum Baru
Ia menambahkan bahwa pemerintahannya tidak hanya mendukung berdirinya Israel sebagai negara berdaulat jika Palestina merdeka, tapi juga siap memastikan keamanan negara tersebut.
“Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut,” ujarnya.
Prabowo juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Prancis dan Arab Saudi yang berencana menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di New York pada Juni mendatang, guna mendorong implementasi Solusi Dua Negara serta mengupayakan perdamaian di Timur Tengah.
Isu normalisasi hubungan Indonesia dan Israel sejatinya bukan hal baru. Pada 2023, media Israel Ynet melaporkan bahwa selama tiga bulan, kedua negara telah melakukan pembicaraan intensif mengenai pembentukan hubungan resmi.
Laporan itu juga menyebut bahwa Israel bersedia mencabut keberatannya terhadap keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), sebagai bentuk timbal balik atas normalisasi hubungan.
Di sisi lain, Jewish Insider juga melaporkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menlu Israel saat itu, Eli Cohen, telah menyetujui rancangan awal perjanjian normalisasi sebagai langkah awal menuju hubungan penuh.
Menurut laporan tersebut, pengumuman rencana itu direncanakan pada Oktober 2023, menyesuaikan dengan agenda Presiden Jokowi yang dijadwalkan ke Gedung Putih, Washington D.C.
Namun, pihak Istana Kepresidenan melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah kabar tersebut.
"Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar," kata Ari dalam pesan singkat singkat yang diterima Antara, Kamis 29 Februari 2024..
Senada, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menegaskan bahwa posisi Indonesia belum berubah.
Ia menolak keras rencana normalisasi dengan Israel dan menyatakan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas.
“Dari waktu ke waktu selalu ada pihak-pihak yang mengatakan sudah waktunya Indonesia melakukan normalisasi. Buat kita posisi kita jelas seperti yang saya sampaikan," ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 April 2024.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
