WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah tidak hanya menjadikan peningkatan jumlah penerima manfaat sebagai ukuran keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai aspek keamanan pangan dan ketepatan sasaran harus mendapat perhatian yang sama besar agar program tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap persoalan malnutrisi dan stunting di Indonesia.
Baca Juga:
Ratusan Siswa di Berastagi Diduga Keracunan MBG, Gejala dari Gatal hingga Sesak Napas
Edy menekankan, berbagai kasus keracunan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG perlu menjadi evaluasi menyeluruh bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, evaluasi tersebut terutama diperlukan untuk memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.
“MBG memang secara kuantitas ini memang menjadi prioritas pemerintah. Tetapi bahwa soal keamanan pangan itu keselamatan pangan menjadi sangat penting. Sehingga kasus-kasus keracunan yang terjadi ini menjadi evaluasi paling penting.Itu terkait dengan tata kelola SBPG yang memang dari awal kurang memperhatikan standar keamanan mutu pangan. Pengolahan dapur yang dulu tanpa SLAS, apalagi HACCP,” ujar Edy
Baca Juga:
Ada Dugaan Keracunan MBG Lagi di Berastagi, Sudaryono Angkat Suara
Ia menjelaskan bahwa pembenahan pengelolaan SPPG tidak hanya berkaitan dengan proses memasak makanan.
Sejumlah aspek lain, seperti pemenuhan standar keamanan pangan, kualitas bahan makanan, kapasitas dapur, ketersediaan tenaga yang berpengalaman, hingga jarak distribusi dari SPPG menuju penerima manfaat, menurutnya perlu diperhatikan secara serius.
Hal itu menjadi penting karena makanan yang disediakan melalui program MBG diperuntukkan bagi kelompok penerima manfaat, termasuk anak-anak.
Dengan demikian, setiap tahapan mulai dari pengolahan hingga distribusi harus dikelola secara baik untuk meminimalkan risiko yang dapat mengganggu kesehatan penerima manfaat.
Selain persoalan keamanan pangan, Edy juga menyoroti pentingnya memastikan penerima MBG benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan.
Ia menilai program tersebut semestinya memberikan perhatian lebih besar kepada daerah dengan tingkat malnutrisi dan stunting yang tinggi serta masyarakat yang memiliki risiko lebih besar mengalami persoalan gizi.
Menurut Edy, masih terdapat sejumlah wilayah yang dikenal sebagai kantong stunting, tetapi belum memperoleh prioritas sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan program.
“Daerah lima provinsi kantong stunting kita belum. NTT, Papua, Maluku, Sulawesi Barat yang harusnya mendapat prioritas pertama malah terlambat dibanding dengan provinsi yang lain,” tegasnya.
Karena itu, Edy mendorong BGN melakukan pemetaan ulang terhadap kelompok penerima manfaat agar program MBG lebih fokus pada masyarakat dengan tingkat kebutuhan gizi yang tinggi.
Kelompok masyarakat kurang mampu dan mereka yang memiliki risiko malnutrisi serta stunting, menurutnya, harus menjadi salah satu prioritas utama.
“Jangan sampai justru orang yang miskin tidak dapat. Jadi yang penerima manfaat orang mampu sebaiknya diefisiensi, lalu fokus pada kelompok risiko tinggi malnutrisi dan stunting,” ujarnya.
Edy menilai ketepatan sasaran merupakan bagian penting dari efektivitas MBG.
Program tersebut, kata dia, tidak seharusnya hanya dipandang sebagai upaya menyediakan makanan bagi sebanyak mungkin orang, tetapi harus diarahkan untuk memperbaiki status gizi kelompok yang paling membutuhkan.
Upaya tersebut juga dinilai sejalan dengan tujuan jangka panjang pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Perbaikan gizi sejak usia dini diharapkan dapat membantu menekan persoalan malnutrisi dan stunting sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut, Edy meminta pemerintah memperjelas basis data mengenai jumlah penerima manfaat MBG.
Menurutnya, kepastian mengenai jumlah dan karakteristik penerima sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat menyusun kebutuhan anggaran secara lebih akurat.
Dengan data penerima yang jelas, pengalokasian anggaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur.
Anggaran program juga perlu dipastikan benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok yang menjadi sasaran utama penanganan malnutrisi dan stunting.
“Kita belum tahu berapa jumlah penerima manfaat yang sebenarnya dari target MBG ini. Sehingga kita belum tahu juga sebetulnya anggaran yang dibutuhkan berapa sih yang real, betul-betul ditujukan untuk mengatasi malnutrisi stunting,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
