Kontroversi semakin meluas setelah diketahui Dian menerbitkan sekitar 30 paper ilmiah melalui SSRN Elsevier.
Dalam sejumlah makalah yang membahas Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas nasional Indonesia, nama Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dicantumkan sebagai rekan penulis atau co-author.
Baca Juga:
Konflik Kepentingan Jadi Pemicu Korupsi, Kementerian PANRB Dorong ASN Deklarasi Sejak Dini
Karya tersebut juga dilaporkan pernah dikirimkan kepada pihak yang dikaitkan dengan proses Nobel Perdamaian, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai dasar pencantuman nama kedua kepala negara tersebut.
Perhatian publik kemudian melebar setelah beredar dokumen yang menggunakan atribut Kementerian Dalam Negeri, termasuk amplop resmi Kemendagri, dalam proses pengiriman paper yang dikaitkan dengan Nobel Perdamaian.
Kegaduhan mengenai paper tersebut akhirnya mendorong Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) melakukan penelusuran terhadap persoalan yang berkembang.
Baca Juga:
Menhaj Lantik Enam Pejabat Baru, Tekankan Integritas dan Zero Tolerance terhadap Korupsi
"Ini lagi diinvestigasi," ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Rabu (5/8/2026).
Kementerian Dalam Negeri juga melakukan langkah klarifikasi setelah menemukan adanya lampiran surat yang membawa atribut instansi tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irawan mengatakan pihaknya perlu memastikan terlebih dahulu keabsahan dokumen, keterlibatan institusi, serta nama-nama personel yang tercantum di dalamnya.
