WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa percepatan pembangunan ekonomi di daerah harus dilaksanakan secara seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Pertumbuhan sektor industri, investasi, pembangunan kawasan permukiman, hingga pengembangan infrastruktur dinilai perlu memperhatikan aspek tata ruang yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di masa mendatang.
Baca Juga:
Perhutanan Sosial Sumbang Rp4,5 Triliun, Menhut Tekankan Kolaborasi untuk Keberlanjutan
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Dalam pertemuan tersebut, selain membahas potensi investasi dan penguatan ekonomi daerah, para anggota dewan juga menyoroti berbagai persoalan lingkungan yang muncul seiring meningkatnya aktivitas pembangunan di wilayah tersebut.
Anggota BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah menilai pesatnya pembangunan di Kabupaten Tangerang harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kawasan resapan air dan ekosistem perairan.
Baca Juga:
Dukung Percepatan Pembangunan Kawasan Metropolitan Rebana, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Rencana Barito Group Patimban Industrial Estate
Menurutnya, sejumlah sungai dan danau kini menghadapi tekanan akibat alih fungsi lahan yang berpotensi memicu berbagai persoalan lingkungan, termasuk meningkatnya risiko banjir.
“Saya lihat sepanjang-panjang itu sudah dikooptasi oleh pengembang. Sungainya jadi mengecil dan itu akan mengakibatkan banjir. Danau-danau juga banyak yang diuruk untuk pembangunan perumahan, padahal danau merupakan sumber air yang sangat penting bagi masyarakat,” ujar Himmatul dalam Kunjungan yang berlangsung di Kantor Bupati Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (12/6/2026).
Ia menegaskan bahwa keberadaan sungai, danau, serta kawasan resapan air memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumber daya air bagi masyarakat.
