Ia pun menekankan agar media yang memiliki conflict of interest dengan kepentingan bisnis, tidak melakukan pemeriksa fakta pada karya jurnalistik media lain.
Tidak hanya soal stempel hoaks, konten mis-disinformasi kerap beredar lebih cepat dan luas dibandingkan konten terverifikasi.
Baca Juga:
Penjelasan Kantah Jakbar Soal Informasi Negara Ambil Tanah Bila Tak Diubah ke Sertifikat Elektronik
Media massa serta pengecek fakta, yang memverifikasi konten, harus memiliki prioritas dan strategi distribusi yang tepat agar hoaks tersebut padam seketika.
Hoaks Isu Politik
Baca Juga:
Plh. Kalapas Gunungsitoli Buka Suara soal Isu Hoaks Lakukan Pungli
Sementara itu, Aribowo Sasmito, Co-founder and Fack Check Specialist Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), mengatakan, berdasarkan pengalamannya, konten bernada negatif dan berkaitan dengan isu politik merupakan yang paling sering muncul untuk dibahas dalam siniar Cek Fakta yang dikelola KBR.
“Konten yang diplintir itu lebih sulit untuk dijelaskan karena terkadang publik menganggap foto atau videonya tidak dimodifikasi,” terang Aribowo.
Guna mensosialisasikan pentingnya menghentikan penyebaran hoaks, Aribowo memilih menyematkan jargon-jargon yang mudah diingat.
