WAHANANEWS.CO, Jakarta - Suara kecaman terhadap DPR RI memuncak sepanjang Agustus 2025, membuat jagat media sosial dipenuhi seruan seperti “Bubarkan DPR!” yang menandakan memudarnya kepercayaan publik terhadap wakil rakyat di Senayan.
Gelombang kritik terhadap DPR sebenarnya bukan hal baru karena isu soal gaji dan tunjangan jumbo anggota Dewan sudah lebih dulu menjadi perdebatan panas publik.
Baca Juga:
Demo Mahasiswa di Jambi, Mahasiswa Tolak Bubarkan Diri Meski Malam Tiba
Kontroversi ini semakin menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir membuat pernyataan keliru tentang kenaikan tunjangan legislator pada Selasa (19/8/2025) yang menyebut tunjangan beras mencapai Rp 12 juta per bulan dan tunjangan bensin melonjak menjadi Rp 7 juta, sehingga langsung memicu amarah publik.
Keesokan harinya, Rabu (20/8/2025), Adies buru-buru mengklarifikasi pernyataannya dan mengaku salah menyampaikan data.
Ia menjelaskan bahwa tunjangan beras hanya Rp 200.000 per bulan, tunjangan bensin tetap Rp 3 juta, dan gaji pokok sekitar Rp 6,5 juta per bulan yang tidak naik sejak 2010.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Perintahkan Penegak Hukum Usut Tuntas Insiden Rantis Brimob Tewaskan Ojol
Namun, penjelasan ini tidak langsung meredakan kemarahan publik karena nominal besar tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan tetap menjadi sorotan.
Pernyataan lain yang viral datang dari Deddy Sitorus, anggota DPR RI Fraksi PDIP, yang membandingkan fasilitas DPR dengan iuran Tapera pekerja dan menyatakan, "Jangan samakan DPR dengan rakyat jelata seperti tukang becak atau buruh, itu sesat logika," yang dianggap merendahkan publik dan memperlebar jarak antara wakil rakyat dan konstituen.
Tak lama setelah klarifikasi Adies, Nafa Urbach, anggota DPR Komisi IX Fraksi NasDem, menuai sorotan karena mendukung tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.