WahanaNews.co | Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan telah disetujui untuk disahkan dalam Pembahasan Tingkat II Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 4 Juni 2024.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai leading sector berkomitmen untuk melibatkan dan memperkuat koordinasi dengan stakeholders terkait dalam penyusunan peraturan turunan.
Baca Juga:
Kemen PPPA Gandeng 6 Kementerian/Lembaga Deklarasi Gerakan Bersama Ramadan Ramah Anak
“Tentunya ketika menyusun aturan turunan akan ada Panitia Antar Kementerian, termasuk mendengarkan berbagai masukan dari organisasi masyarakat, organisasi perempuan, serikat pekerja perempuan, dan pengusaha. Nanti di dalam proses penyusunan kita akan libatkan berbagai pihak untuk menyusun aturan turunan tersebut,” kata Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Indra Gunawan, dalam Talkshow Ruang Publik KBR: UU KIA Kemenangan atau Kerentanan bagi Perempuan, beberapa waktu lalu.
Menurut Indra, RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan mengamanatkan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Dukungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak; Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Ibu dan Anak; dan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Lintas Sektor dan Fungsi.
Lebih lanjut, Indra menuturkan, RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan juga akan memperkuat keberadaan berbagai UU yang sudah ada, contohnya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Baca Juga:
Kemen PPPA Sebut Merasa Aman adalah Hak Perempuan dan Anak
Pasal 100 ayat 3 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan yang nanti diatur oleh peraturan pemerintah.
“Peraturan pemerintah inilah yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha dan serikat pekerja. Melalui RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, kita harapkan bisa mendorong adanya peraturan tersebut,” kata Indra.
Namun demikian, Indra menegaskan, RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu yang bekerja, tetapi juga ibu dengan kerentanan khusus, seperti ibu berhadapan dengan hukum; ibu di lembaga pemasyarakatan; ibu di penampungan; ibu dalam situasi konflik dan bencana; ibu tunggal; ibu yang menjadi korban kekerasan; ibu dengan HIV/AIDS; ibu di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan/atau ibu dengan gangguan jiwa.
