WAHANANEWS.CO, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengatakan jika implementasi program wajib militer di Indonesia membutuhkan biaya yang besar.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat menjawab pertanyaan peserta webinar terkait pelibatan warga negara Indonesia bila terjadi perang.
Baca Juga:
Aktor Korea Na In Woo Siap Wamil, Keluar dari 2 Days & 1 Night
“Kalau nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang mungkin lebih maju ya, seperti wajib militer, tetapi tentunya ini butuh biaya yang banyak,” ujar Frega dikutip dari Merdeka, Jumat (18/4/2025).
Lebih lanjut, kata Frega, bila wajib militer dapat diimplementasikan, maka jangan dianggap sebagai militerisasi.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab. Kan amanah konstitusi, pertahanan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara,” ujarnya merujuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Baca Juga:
Parlemen Ukraina Meloloskan RUU yang Izinkan Tahanan Bergabung Militer
Sementara itu, dia mengatakan bahwa pada saat ini wajib militer bersifat sukarela, yakni melalui program Komponen Cadangan (Komcad) dan Bela Negara.
“Saat ini dengan keterbatasan anggaran yang kami punya, kami baru mencetak beberapa ribu, dan tentunya melalui seleksi. Mereka pun juga sewaktu-waktu ada kondisi darurat siap untuk dimobilisasi,” jelasnya.
Ia lantas menjelaskan ketika terjadi situasi darurat, maka komponen utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yakni militer atau TNI lah yang diutamakan untuk dikerahkan.
