“Hal ini sejalan dengan perhatian Presiden serta berbagai pemangku kepentingan terhadap penguatan tata kelola program dan penggunaan anggaran. Karena itu koordinasi lintas kementerian dan lembaga perlu dilakukan secara berkala, misalnya setiap enam bulan,” ujarnya.
Warsito juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mengajukan usulan program yang nantinya akan dihimpun dalam dokumen atau proposal program oleh sekretariat tim koordinasi.
Baca Juga:
Light Up The Dream PLN Hadirkan Listrik Gratis bagi Ribuan Keluarga Prasejahtera di Bulan Ramadan
Dokumen tersebut akan dilengkapi dengan kerangka program yang jelas, termasuk penentuan prioritas pelaksanaan setiap tahunnya.
Kerangka tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan roadmap program pengelolaan informasi serta penguatan koordinasi lintas sektor pada periode perencanaan mendatang.
Untuk merespons berbagai isu strategis yang berkembang, pemerintah juga berencana menyiapkan platform koordinasi khusus yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membahas berbagai persoalan prioritas secara lintas sektor.
Baca Juga:
Surat Perdamaian Sudah Ada,Guru dan Orang Tua Murid Kehilangan HP Dijadikan Tersangka,Hinca Panjaitan: Turun Tangan
Platform ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan tugas teknis kementerian dan lembaga, tetapi menjadi ruang koordinasi bagi penanganan isu-isu strategis yang memerlukan kerja sama lintas instansi.
Beberapa isu yang memerlukan perhatian bersama antara lain terkait pengelolaan dan perlindungan warisan alam yang melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Dalam Negeri.
“Hal ini penting karena pada akhirnya pemerintah akan mengusulkan berbagai warisan alam dan budaya tersebut secara terintegrasi kepada lembaga internasional, termasuk UNESCO,” kata Warsito.
