WahanaNews.co |
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terimakasih atas
kepercayaan dan penghargaan yang diberikan BPK. Menurut Mentan, pemberian WTP
secara berturut-turut telah menunjukan bahwa kerja keras jajaran Kementan sudah
berada di jalur yang benar, Jakarta, Jumat (25/06/2021).
"WTP itu indikatornya adalah ketaatan pada aturan, yang
kedua tidak ada kerugian negara dan yang ketiga secara administrasi dapat
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu sya kira ini jadi kebanggaan, bahwa WTP
terus menerus kita dapatkan. itu tandanya kita sudah berada di jalan yang
benar," katanya sesaat setelah mengikuti secara virtual acara penyampaian
laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP)
tahun 2020.
Baca Juga:
BAP Saksi Puji Hartanto, Ungkap Firli Pernah Minta Rp50 Miliar ke SYL
Meski demikian, Mentan menegaskan bahwa penghargaan ini
harus dibayar dengan kerja keras yang lebih baik lagi. Salah satunya dengan
meningkatkan produksi untuk kesejahteraan petani.
"Saya kira WTP ini baik secara administrasi maupun
program sudah berjalan beriring dan bermuara pada kesejahteraan petani. Karena
itu kami jajaran pertanian akan terus melakukan kerja sebagaimana target yang
telah ditentukan, dan memperbaiki tata kelola dengan digital sistem,"
katanya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) secara resmi menyerahkan
penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada K/L di Indonesia,
termasuk Kementerian Pertanian (Kementan RI), Jumat, 25 Juni 2021. Penghargaan
ini diberikan setelah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat tahun
2020 yang diterbitkan 31 Mei 2021.
Baca Juga:
Kementan Buka Beasiswa SDM Sawit Untuk 3.000 Orang
Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna menjelaskan bahwa
penghargaan tersebut diberikan BPK setelah melalui proses dan hasil pemeriksaan
yang cukup panjang dan berdasarkan 4 kriteria utama. Pertama, kata Agung, BPK
menilai adanya kesesuaian atas standar akutansi pemerintah.
Kedua, BPK menilai adanya kecukupan pengungkapan yang
dilakukan pemerintah sejauh ini. Ketiga adanya kepatuhan terhadap
perundang-undangan yang ada dan keempat adanya sitem pengendaliam intren.
"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh orang-orang
profesional itu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa WTP layak diberikan,"
ujar Agung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutanya di Istana Negara
Jakarta mengatakan bahwa penghargaan tersebut harus disikapi dengan memastikan
agar setiap rupiah yang dibelanjakan seluruh jajaranya betul-betul dirasakan
oleh masyarakat.
"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga,
dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti
dan diselesaikan. Predikat WTP bukanlah tujuan akhir karena kita ingin
mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan
akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan
setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat," katanya.
Meski demikian, Presiden mengapresiasi laporan BPK yang
dikerjakan secara tepat waktu. Apalagi, penghargaan ini diberikan di tengah berbagai
keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi.
"Pemerintah pusat terus berkomitmen untuk
mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah
pusat," katanya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan sangat
memperhatikan semua rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit anggaran dibiayai dengan
memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif
mendukung kebijakan counter cyclical, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi
dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur. [jef]