Sementara itu, Yenny Wahid dikenal luas melalui kiprahnya selama lebih dari dua dekade dalam gerakan pemberdayaan perempuan melalui Wahid Foundation.
Program Desa Damai yang digagasnya telah menjangkau lebih dari 176.000 perempuan di 31 desa di Pulau Jawa dan mendapatkan pengakuan internasional sebagai model implementasi resolusi PBB mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.
Baca Juga:
Dukung Kepemimpinan Baru BGN, BPKN Minta Transparansi hingga Cegah Monopoli di Program MBG
Pada 2025, Yenny Wahid juga menerima Gusi Peace Prize atas kontribusinya dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan Indonesia selama dua dekade.
Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Yenny Wahid menetapkan tiga prioritas utama yang akan segera dijalankan.
Prioritas pertama adalah memperbaiki tata kelola organisasi agar seluruh proses pengambilan keputusan kembali berjalan sesuai prinsip kolektif kolegial dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan utama.
Baca Juga:
BP BUMN dan Danantara Pangkas Entitas PLN Group, Target Tinggal 23 Perusahaan pada 2028
Prioritas kedua adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas generasi dengan membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda perempuan Indonesia untuk terlibat aktif dalam gerakan organisasi.
Sementara prioritas ketiga adalah mengembalikan posisi perempuan Indonesia di panggung internasional, termasuk memastikan kehadiran KOWANI kembali di forum Commission on the Status of Women (CSW) PBB pada tahun mendatang.
Sebelum KLB berlangsung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tercatat telah memfasilitasi lima kali pertemuan mediasi yang juga didorong organisasi pendiri KOWANI, yakni Perempuan Taman Siswa, Wanita Katolik RI, dan PP Aisyiyah.
