Sementara itu, Yenny Wahid dikenal luas melalui kiprahnya selama lebih dari dua dekade dalam gerakan pemberdayaan perempuan melalui Wahid Foundation.
Program Desa Damai yang digagasnya telah menjangkau lebih dari 176.000 perempuan di 31 desa di Pulau Jawa dan mendapatkan pengakuan internasional sebagai model implementasi resolusi PBB mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.
Baca Juga:
Pelita Air Bakal Masuk Garuda Group, MARTABAT Prabowo-Gibran: Konsolidasi Harus Tingkatkan Pelayanan
Pada 2025, Yenny Wahid juga menerima Gusi Peace Prize atas kontribusinya dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan Indonesia selama dua dekade.
Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Yenny Wahid menetapkan tiga prioritas utama yang akan segera dijalankan.
Prioritas pertama adalah memperbaiki tata kelola organisasi agar seluruh proses pengambilan keputusan kembali berjalan sesuai prinsip kolektif kolegial dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan utama.
Baca Juga:
KAI Kecam Ucapan Kasar Advokat ke Wartawan, Kak Mia: Officium Nobile Wajib Jaga Etika
Prioritas kedua adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas generasi dengan membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda perempuan Indonesia untuk terlibat aktif dalam gerakan organisasi.
Sementara prioritas ketiga adalah mengembalikan posisi perempuan Indonesia di panggung internasional, termasuk memastikan kehadiran KOWANI kembali di forum Commission on the Status of Women (CSW) PBB pada tahun mendatang.
Sebelum KLB berlangsung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tercatat telah memfasilitasi lima kali pertemuan mediasi yang juga didorong organisasi pendiri KOWANI, yakni Perempuan Taman Siswa, Wanita Katolik RI, dan PP Aisyiyah.
