Ket foto: Koalisi Serikat Pekerja/Buruh Merah Putih saat menggelar konferensi pers mendesak pemerintah pulihkan situasi nasional dan atasi masalah ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).[WahanaNews.co/KSPSI]
Terkait pengupahan, Arnod juga menyoroti pentingnya kebijakan upah minimum yang mengakomodasi upah sektoral. Menurutnya, banyak pekerja Indonesia yang menggantungkan hidup di sektor padat karya seperti tekstil, sandang, kulit, elektronika, pertambangan, energi, kimia, hingga kesehatan.
Baca Juga:
Alarm bagi Pemerintah: Lonjakan PHK dan Angkatan Kerja Baru menjadi Tantangan Berat
“Penetapan upah minimum untuk tahun 2026 harus memperhatikan kebutuhan sektor-sektor ini. Pekerja bukan hanya butuh keadilan, mereka juga butuh pengakuan dan perlindungan dari negara,” pungkas Arnod.
Koalisi Serikat Pekerja/Buruh Merah Putih berharap pemerintah bergerak cepat dan tidak abai terhadap situasi krusial yang dihadapi para buruh. Harapan besar disematkan kepada pemerintahan baru untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
Menyikapi dinamika sosial, politik, ekonomi dan ketenagakerjaan Indonesia beberapa waktu terakhir, kami Koalisi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Merah Putih Koalisi SP/SB Merah Putih ini terdiri dari Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi).
Baca Juga:
Arnod Sihite Sambut Baik RAT Inkop TKBM, Dorong Koperasi Lebih Sejahterakan Anggota
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Yorrys, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
Konfederasi Serikat Pekerja BUMN dengan total 56 (lima puluh enam) Federasi, serta serikat pekerja/serikat buruh sektor strategis, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, pergudangan, serta perkereta-apian dan Kawasan Industri Strategis
Nasional mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Kami menyatakan duka cita dan keprihatinan atas gangguan sosial ekonomi yang berdampak luas terhadap dunia ketenagakerjaan akhir-akhir ini, termasuk di dalamnya perusakan fasilitas umum, penangkapan demonstran dan bahkan gugurnya kawan-kawan pekerja dan demonstran. Kami meminta Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan situasi nasional, mengusut tuntas dalang kerusuhan dan
membebaskan aktivis;
