Oleh sebab itu, lanjut Arif, apa yang disampaikan Prabowo sudah sangat tepat. Karena memang Indonesia memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia dan tentunya warga bangsa wajib menjaga hutan-hutan dengan baik untuk kelestarian dan peradaban dunia kedepannya.
Oleh karena itu, ia mengkritik rencana Menteri Kehutanan yang dianggapnya berisiko tinggi.
Baca Juga:
Ketum SAPMA Pemuda Pancasila Beri Selamat Kepada 67 Kader PP yang Dilantik DPR dan DPD RI Hari Ini
“Saya mengingatkan Saudara Menteri Kehutanan agar tidak serampangan dalam menyampaikan rencana penyediaan lahan 20 juta hektar, di tengah Deforestasi yang terjadi saat ini. Apalagi diambil dari lahan Cadangan hutan. Jangan niat baik Presiden diterjemahkan secara Instan tanpa perencanaan dan kajian mendalam, karena jika salah urus akan menjadi bencana bagi bangsa kita!” tegas Sekjen MPN Pemuda Pancasila ini.
Menurut data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan lebih dari 85 persen tutupan hutan sejak tahun 2001, dengan provinsi-provinsi seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi penyumbang deforestasi terbesar.
Jika rencana Menteri Kehutanan untuk menggunakan cadangan hutan sebagai lahan pertanian dan energi dilaksanakan, Arif khawatir hal ini akan memperburuk deforestasi yang sudah berlangsung.
Baca Juga:
Daftar 67 Kader Pemuda Pancasila yang Dilantik DPR dan DPD RI Hari Ini
“Sebut saja Riau, Kalimantan barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menjadi 4 Wilayah penyumbang Deforestasi terbesar di Indonesia yang berdasarkan data jika diakumulasi jumlah dari 4 wilayah ini mencapai kutrang lebih 15,77 Juta Hektar hutan yang hilang,” ungkapnya.
Sementara itu, Arif menilai, jika Menhut Raja Juli Antoni menyatakan bahwa lahan 20 juta hektar akan diambil dari cadangan hutan yang ada, artinya akan membabat hutan-hutan yang baru. Menurutnya, hal ini tidaklah sesuai dengan komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan Raja Charles di Inggris dan dalam Forum G20 di Brasil.
“Intinya saya mengingatkan Menteri Kehutanan agar dapat memperhatikan apa yang disampaikan Presiden dalam lawatan keluar negeri, harusnya itu menjadi acuan dalam menyampaikan rencana kerja, agar semua sejalan dengan Asta Cita," tegasnya.
