Harkristuti Harkrisnowo, serta Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
Ali Mazi menjelaskan, keterlibatan kementerian koordinator bersama seluruh pimpinan Aparat Penegak Hukum dinilai sangat penting agar setiap keputusan yang dihasilkan memiliki daya dorong yang kuat dalam implementasi di tingkat pemerintah.
Baca Juga:
Imunisasi Jadi Investasi Masa Depan, DPR Serukan Kolaborasi Antar-Kementerian
Dengan demikian, seluruh kebijakan yang dirumuskan dapat dijalankan secara terpadu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Menurutnya, keberhasilan reformasi sistem pemasyarakatan tidak dapat dicapai hanya oleh satu institusi.
Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara DPR RI, pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar pembenahan tata kelola lembaga pemasyarakatan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga:
Gegara Interupsi Ariel-Judika Rapat di DPR, Ahmad Dhani Hampir Diusir
Komisi XIII DPR RI pun memandang bahwa reformasi manajemen pemasyarakatan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk segera diwujudkan.
Melalui sinergi lintas sektor, diharapkan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi lembaga pemasyarakatan dapat diatasi secara komprehensif, sehingga tercipta sistem pemasyarakatan yang lebih profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
