WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah untuk mempercepat program transisi penggunaan kompor berbahan bakar gas menuju kompor listrik.
Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak dilakukan di tengah ketidakpastian harga energi global yang dipicu oleh berbagai dinamika geopolitik, termasuk ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Baca Juga:
Rokhmat Ardiyan Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Motor Pengembangan Energi Terbarukan di Desa
Eddy menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) masih sangat tinggi dan berpotensi membebani keuangan negara.
Karena itu, pemanfaatan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang guna mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk mendorong penggunaan kompor listrik masih jauh lebih rendah dibandingkan besarnya dana yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahun untuk menanggung subsidi dan impor LPG.
Baca Juga:
Ratna Juwita Desak Akuntabilitas KKKS, Khawatir Target Lifting Migas dan Penerimaan Negara Meleset
Selain itu, harga LPG di pasar internasional sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia yang cenderung fluktuatif.
"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," tutur Eddy dalam Rapat Kerja Dengan Menteri ESDM di Gedung DPR, Senin (15/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program kompor listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Program tersebut merupakan bagian dari strategi diversifikasi energi yang tengah didorong pemerintah.
Selain meningkatkan pemanfaatan listrik domestik, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat pemanfaatan energi yang lebih efisien dan mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan akibat tingginya impor LPG.
"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII tersebut.
Untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran, Bahlil meminta dukungan Komisi XII DPR RI dalam melakukan pendataan wilayah yang paling membutuhkan bantuan kompor listrik.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan DPR sangat diperlukan agar distribusi bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta memberikan manfaat optimal.
Langkah pendataan tersebut juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan energi rumah tangga yang lebih terarah, sekaligus mempercepat proses transisi menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp635,24 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program konversi sepeda motor listrik.
Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).
Usulan anggaran untuk kedua program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi sektor energi nasional.
Melalui pengembangan kompor listrik dan kendaraan listrik, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta mendukung target transisi energi dan pengurangan emisi karbon di Indonesia.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
