WahanaNews.co | Menghadapi bencana non alam seperti Covid-19, tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, kolaborasi dengan beberapa pihak atau pendekatan pentaheliks menjadikan penanggulangan bencana akan berlangsung lebih efektif dan efisien, seperti untuk menghindari disinformasi terkait Covid-19.
Baca Juga:
Sebutan 'Yang Mulia' bagi Hakim, Mahfud MD: Sangat Berlebihan
Hal ini ditegaskan Menko Polhukam Mahfud MD dalam Rakor Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022 yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (23/2).
"Kolaborasi pentaheliks atau pihak yang memilki peran, kepentingan yang terdiri dari pemerintah, akademisi, pelaku dunia usaha, masyarakat, dan media menjadikan penanggulangan bencana akan berlangsung lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlu sinergi regulasi cepat antara pemerintah pusat, BNPB, dan Kementerian terkait guna memangkas birokrasi untuk penyaluran bantuan kebencanaan," papar Mahfud dalam acara bertema “Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana” ini.
Dalam acara yang diikuti secara virtual ini, Mahfud menegaskan pemerintah berkomitmen kuat untuk mengatasi bencana yang bersifat non alam tersebut, semata-mata demi penyelamatan rakyat yang merupakan asas tertinggi di dalam menghadapi pandemi.
Baca Juga:
Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas di Rumah Eks Pejabat MA, Mahfud: Itu Bukan Milik Zarof!
"Tentu setiap tindakan pemerintah harus berdasar hukum, tetapi hukum itu tidak selalu tersedia, kadangkala hukum yang diperlukan tidak ada, kadangkala ada hukumnya, dalam arti normatifnya tetapi tidak bisa dipakai," ujar Mahfud.
Dalam keadaaan demikian, lanjut Mahfud, muncul asas bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.
Artinya jika keselamatan rakyat menuntut, maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat, bahkan kalau perlu tanpa melalui aturan hukum karena keadaannya darurat.
