WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan berbagai program kesejahteraan sosial yang dirancang pemerintah pusat tidak akan tercapai tanpa dukungan kuat dari kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota.
Baca Juga:
Warga dan Staf Kelurahan Kuta Gambir Sambut Hangat Lurah Baru
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan di tingkat daerah menjadi faktor penentu dalam memastikan setiap kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sebagai kunci utama agar program penghapusan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Muhaimin menyampaikan bahwa gubernur memiliki posisi strategis sebagai koordinator di tingkat provinsi.
Baca Juga:
Dinas Pendidikan Sumedang Gelar Forum Perangkat Daerah, Bahas Rencana Pembangunan 2027
Peran tersebut mencakup penyelarasan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional, sekaligus memastikan data kemiskinan terus diperbarui secara berkala agar bantuan sosial tidak salah sasaran.
“Gubernur memegang peran strategis sebagai koordinator di tingkat provinsi. Gubernur menyusun program yang selaras dengan kebijakan nasional serta memastikan pemutakhiran data secara berkelanjutan,” ujar Muhaimin dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 di Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa bupati dan wali kota merupakan ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
