Sementara itu, di Provinsi Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dilakukan secara optimal.
Terkait penyediaan hunian, Menko PMK menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) serta persiapan hunian tetap (huntap) terus dikebut.
Baca Juga:
Kemenko PMK Tegaskan PAUD Holistik Integratif Jadi Fondasi Indonesia Emas 2045
Di Sumatra Barat, pembangunan huntara telah berjalan di enam kabupaten/kota, di Sumatra Utara di tiga kabupaten/kota, sementara di Aceh telah dimulai di satu kabupaten dan akan terus diperluas ke wilayah lainnya.
"Percepatan pembangunan hunian ini terus dilakukan. Penyiapan lahan oleh pemerintah daerah dan pembangunannya dikerjakan bersama-sama, dikoordinasikan BNPB, dengan dukungan TNI-Polri organisasi masyarakat elemen masyarakat bahu membahu membantu," jelasnya.
Pada sektor konektivitas dan transportasi, Menko PMK mengungkapkan bahwa dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak bencana di tiga provinsi, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali dapat difungsikan.
Baca Juga:
Kemenko PMK Pimpin Koordinasi Besar Atasi Banjir dan Longsor Bandung
Sementara ruas lainnya masih dalam proses penanganan percepatan guna memperlancar distribusi logistik serta akses layanan darurat bagi masyarakat.
Pemulihan layanan kesehatan dasar juga terus menunjukkan perkembangan positif.
Menko PMK menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit pemerintah di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih belum berfungsi secara maksimal.
