WahanaNews.co | Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mendorong pemerintah menerapkan power wheeling yang dinilai mampu mengatasi masih seringnya listrik padam di berbagai wilayah.
"Betul terlalu lamban dan sangat disayangkan. Padahal, dibutuhkan untuk menciptakan good governance dan reformasi pelayanan publik terkait listrik. Makanya, dari sudut pandang kebijakan publik, power wheeling perlu dipercepat, harus didorong," ujar Trubus, Selasa (9/1/2024).
Menurut dia, seringnya pemadaman listrik sangat merugikan masyarakat. Tidak hanya merusak berbagai peralatan, namun pemadaman listrik juga mengganggu aktivitas, salah satunya di sektor transportasi kereta api.
Baca Juga:
Elektabilitas Pram-Rano Naik di Survei Jakarta, Pakar Ungkap Sebabnya
"Seharusnya dengan good governance yang baik, tidak perlu ada pemadaman listrik seperti sekarang," kata Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) itu.
Power wheeling merupakan mekanisme yang memperbolehkan perusahaan swasta atau independent power producers (IPP) untuk membangun pembangkit listrik.
Melalui skema ini, IPP pun dapat menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri.
Trubus mengatakan pemadaman listriK masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Contohya di Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta pada 3 Januari 2024. Pemadaman listrik terjadi selama 27 jam.
Beberapa wilayah di Batam pada 4 Januari 2024 juga mengalami pemadaman. Dia khawatir hal ini menyebabkan gangguan serius dalam pelayanan suplai air bersih.
"Proses pengambilan air hingga penjernihan memerlukan waktu tidak sebentar dan terus-menerus. Pemadaman berpotensi merusak sejumlah peralatan di sumur air bawah tanah," jelas Trubus.
Trubus mengatakan keberadaan swasta pada skema power wheeling akan mengurangi beban PLN dalam memberi pelayanan listrik.
Baca Juga:
Terkait Akun Fufufafa, Pasukan Bawah Tanah Jokowi Adukan Roy Suryo ke Polisi
Skema ini juga dinilai mendukung BUMN tersebut dalam meningkatkan pelayanan tata kelola.
"Pelayanan publik dalam hal kelistrikan akan terpenuhi dengan baik. PLN tetap leading dan semakin berdaya saing. Sedangkan, swasta akan menjadi komplementer untuk mendukung PLN," ujar dia.
Pengamat energi Ali Herman Ibrahim menilai implementasi power wheeling masih lamban. Penyebabnya, karena skema yang saat ini digodok dalam Rancanan Undang-Undang Enerbi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) teresebut dilakukan pihak-pihak yang kurang paham.
"Seharusnya dilibatkan juga orang-orang yang tepat untuk membahas itu. Termasuk power wheeling, banyak orang tidak paham," ucap dia.
Menurut dia, penerapan power wheeling akan menguntungkan PLN asalkan dikaji dengan benar. Sistemnya harus dibuat baik, dibuat dulu aturan yang benar.
"Pasti PLN untung. Semua yang terlibat juga untung, bukan PLN saja," kata dia.
Melalui kajian yang tepat, tambah dia, akan didapat win-win solution. Salah satu keuntungannya adalah kemudahan dan investasi.
Dalam skema ini, investasi negara memang berkurang. Namun, agregat PLN bisa dioptimalkan.
"Untuk itu, harus dibicarakan bersama antara tiga pihak, yakni PLN, swasta, dan pemerintah. Tetapi leader-nya tetap pemerintah," tutup dia.
[Redaktur: Zahara Sitio]
