Sementara itu untuk angkutan sewa khusus seperti taksi konvensional dan taksi online, diperlukan aturan tersendiri dan kewenangannya ada di Pemerintah Daerah (Pemda). Hal yang sama juga berlaku untuk angkutan AKDP (antar kota dalam provinsi) kelas ekonomi serta angkutan perkotaan dan perdesaan.
“Pemda harus segera memberikan dan menetapkan pedoman penyesuaian tarif moda angkutan yang merupakan kewenangannya,” jelas Lasarus.
Baca Juga:
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Tegaskan Ibu Kota Negara Masih Jakarta
“Hal ini penting dilakukan agar penyesuaian tarif ada patokannya, apalagi di beberapa daerah operator penyedia jasa angkutan sudah mulai banyak yang menaikkan harga layanan dengan cukup drastis,” imbuh Legislator dari Dapil Kalimantan Barat II itu.
Lebih lanjut, Lasarus meminta jajaran Organisasi Angkutan Darat (Organda) dapat menjaga kondusivitas wilayah masing-masing terkait penyesuaian tarif angkutan. Ia mengingatkan agar penyesuaian tarif angkutan dilakukan dengan tertib sehingga pelayanan jasa angkutan tidak terhambat.
“Kita juga harus memikirkan nasib para sopir yang bebannya semakin berat. Karena tidak sedikit yang mengeluhkan adanya kenaikan setoran dari operator yang besarannya lumayan tinggi,” sebut Lasarus.
Baca Juga:
Cerita di Depan DPR Tangis Ibu Korban Bully PPDS Undip Pecah
Komisi V DPR yang membidangi urusan transportasi juga menyoroti bagaimana kenaikan BBM ikut terasa terhadap kenaikan ongkos angkut truk, serta transportasi dan biaya angkutan logistik.
Lasarus berharap semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembahasan penyesuaian tarif layanan jasa angkutan.
“Temasuk pada sektor angkutan pelayaran jarak dekat yang tarifnya selama ini ditentukan oleh Pemerintah. Harus cepat ada penyesuaian tarif agar operator pelayaran tidak merugi,” urainya.
