WAHANANEWS.CO, Jakarta - Masalah buta aksara masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan sektor pendidikan nasional.
Pemerintah, melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, terus mempercepat upaya penuntasan buta aksara dengan melibatkan satuan pendidikan formal dan nonformal, komunitas literasi, serta dukungan dari dunia usaha.
Baca Juga:
Kapasitas PLTS Atap Tembus 538 MWp, Pemerintah Bidik 1 GW di Akhir 2025
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Dirjen Diksi PKPLK) Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menyampaikan pencapaian positif dalam lima tahun terakhir.
Ia menyoroti bahwa jumlah penduduk usia 15–59 tahun yang buta aksara berhasil ditekan dari 1,71 persen pada 2020 menjadi 0,92 persen di tahun 2024.
“Penurunan angka buta aksara tiap tahun cukup signifikan. Dalam lima tahun terakhir, angka buta aksara penduduk usia 15—59 tahun turun dari 1,71 persen di 2020 menjadi 0,92 persen pada 2024,” ujar Tatang Muttaqin saat membuka Lokakarya Pendidikan Nonformal dan Informal serta Soft Launching Hari Aksara Internasional (HAI) 2025 di Serpong, Tangerang Selatan, Senin (8/9/2025).
Baca Juga:
Harga Beras Masih Tinggi, Pemerintah Turunkan Inflasi Lewat Bantuan dan SPHP
Tatang menekankan bahwa capaian ini tak lepas dari kerja sama antara pemerintah pusat, lembaga pendidikan, PKBM, TBM, SKB, dan para pegiat literasi di tingkat akar rumput.
Meski begitu, ia menilai bahwa tantangan literasi masih harus dihadapi melalui strategi yang lebih sistematis dan terpadu.
“Penuntasan buta aksara adalah tanggung jawab bersama untuk mencapai Indonesia bebas buta aksara. Semua pihak harus bergerak mengajak masyarakat melek baca dan sadar pentingnya literasi,” tegasnya.
