WAHANANEWS.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lilik Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah terus mengintensifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung di Provinsi Bali.
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi nasional dalam mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi akibat perubahan lingkungan dan aktivitas manusia di wilayah tersebut.
Baca Juga:
Fauzan Khalid Dorong Orang Tua Tak Ragu Sekolahkan Anak ke Ponpes
"Penanganan DAS Ayung perlu dilakukan secara terpadu dan berbasis data ilmiah, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah," tegasnya dalam pertemuan lintas K/L sebagai upaya pengendalian banjir berbasis kajian ilmiah, yang diselenggarakan pada Senin (16/3/2026).
Pertemuan lintas kementerian dan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya antara Kemenko PMK dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait kondisi DAS Ayung yang semakin tertekan akibat alih fungsi lahan.
Perubahan fungsi lahan menjadi area pertanian, kawasan bisnis, serta industri pariwisata dinilai menjadi faktor utama yang memengaruhi keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut.
Baca Juga:
Soroti Ketimpangan Gender, Lestari Moerdijat Desak Perlindungan Nyata bagi Perempuan
Dampak dari kondisi ini telah dirasakan melalui terjadinya banjir bandang di wilayah DAS Ayung, termasuk di Kota Denpasar pada September 2025 yang menyebabkan korban jiwa serta kerusakan pada permukiman warga dan fasilitas usaha.
Dalam forum tersebut, Kemenko PMK juga menghadirkan hasil kajian hidrologi dari tim peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan pengelolaan DAS yang lebih efektif.
Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pemodelan berbasis metode Soil and Water Assessment Tool (SWAT) serta Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System (HEC-HMS).
