WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima manfaat.
"Dengan cakupan penerima mencapai 82,9 juta orang, anggaran yang diperlukan akan mencapai Rp 25 triliun per bulan," ujar Dadan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Baca Juga:
Pemerintah Percepat Program MBG, Dorong Peran Koperasi dan Industri Susu Lokal
Ia menambahkan bahwa program ini baru akan dilaksanakan mulai September hingga Desember 2025.
Saat ini, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 1 triliun per bulan untuk membiayai 3 juta penerima manfaat.
Namun, dengan rencana percepatan program, anggaran tersebut akan mengalami lonjakan signifikan mulai kuartal terakhir 2025.
Baca Juga:
Layani Lebih dari 2 Juta Penerima, Program MBG Menjangkau 38 Provinsi di Indonesia
Dadan memastikan bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun telah disiapkan untuk program MBG sepanjang 2025, sementara tambahan Rp 25 triliun per bulan akan diusulkan guna menutupi kebutuhan yang lebih besar.
Saat ini, terdapat 726 Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.
Dalam dua minggu mendatang, setelah verifikasi terhadap 300 SPPG baru selesai dilakukan, jumlah penerima manfaat diperkirakan akan bertambah menjadi lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia.
"Sehingga dalam dua minggu ke depan, kami kemungkinan besar sudah bisa melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," jelas Dadan.
Ia juga menyampaikan bahwa evaluasi selama dua bulan terakhir menunjukkan program MBG berjalan dengan baik dan tanpa kendala berarti.
"Secara umum, program ini berjalan lancar. Mitra yang sudah beroperasi lebih dari empat minggu telah terbiasa menjalankan tugasnya dengan baik," katanya.
Sebagai bagian dari pengawasan dan transparansi, BGN kini mewajibkan setiap SPPG untuk memiliki akun media sosial, seperti Instagram dan Facebook.
Setiap hari, mereka diminta mengunggah foto makanan yang telah dimasak agar masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas serta pelaksanaan program ini.
"Kami meminta seluruh SPPG untuk mengunggah hasil masakan mereka setiap hari di media sosial. Ini merupakan bagian dari sistem transparansi dan pengawasan bersama," pungkas Dadan.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
