Ia menilai, perlambatan yang terjadi di sejumlah sektor usaha dapat berdampak langsung pada stabilitas penghasilan masyarakat.
“Isu ketenagakerjaan memiliki kaitan langsung dengan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Ketika pekerjaan menjadi tidak pasti, dampaknya tidak berhenti pada pendapatan individu, tetapi berpengaruh pada kesejahteraan keluarga secara bersamaan,” paparnya.
Baca Juga:
Puan Dukung Permenaker Outsourcing 2026, Tekankan Perlindungan Pekerja Harus Diperkuat
Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian pekerjaan dapat memicu berbagai persoalan turunan dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga keberlangsungan pendidikan anak.
“Mulai dari kemampuan keluarga menjaga keseimbangan kebutuhan pokok, keberlanjutan pendidikan anak, hingga akses layanan kesehatan,“ imbuh Cucun.
Oleh karena itu, ia memandang bahwa kebijakan di bidang ketenagakerjaan harus terus dikawal dan diawasi agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil para pekerja di lapangan.
Baca Juga:
Atalia Praratya Imbau Jemaah Haji Fokus Ibadah Usai Insiden Bus di Madinah
Ia juga menilai dialog antara pemerintah dan serikat pekerja menjelang peringatan May Day menjadi momen strategis untuk menyelaraskan kebijakan dengan kondisi nyata masyarakat.
“Dan dialog yang berkembang antara Pemerintah dan serikat pekerja menjelang May Day menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tetap memiliki keterhubungan dengan kebutuhan masyarakat produktif,” urainya.
Dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, DPR RI disebut akan terus melakukan pengawasan terhadap berbagai langkah pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, penguatan sistem jaminan sosial, serta upaya mitigasi risiko PHK.
