"Dari dulu PKB mendukung untuk pemilihan gubernur dapat ditunjuk oleh DPRD," ungkapnya.
Kendati demikian, Ais menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tetap membutuhkan kajian mendalam.
Baca Juga:
Proyek Energi Terbarukan dan Minyak Diresmikan Prabowo Serentak di Seluruh Nusantara
Tak hanya PKB, PKS pun turut menyetujui wacana tersebut. Pasalnya, dengan adanya pilkada langsung dapat membuat masyarakat terbelah.
"Secara pendapat pribadi saya setuju, Pilkada kabupaten/kota dilakukan via DPRD," kata Ketua Dewan Penasihat PKS Tifatul Sembiring.
Sementara itu, respon berbeda datang dari PDIP yang meminta pemerintah tidak terlalu terburu-buru dan melakukan diskusi mendalam untuk mengkaji wacana tersebut.
Baca Juga:
Terobosan Baru, Prabowo Luncurkan Fasilitas Estetika Berkelas Dunia di Denpasar
"Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu (jangan terburu-buru)," kata Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo.
Ganjar pun menyinggung digelarnya pilkada langsung lantaran problem saat pemilihan di DPRD. Ia mengatakan ada argumen mencuat jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak merepresentasikan kehendak rakyat lantaran terjadi jual beli dukungan.
"Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk," tuturnya.
