WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengingatkan pimpinan DPR dan ketua umum partai politik agar menasihati para wakil rakyat untuk selalu peka terhadap kondisi masyarakat serta berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Pesan itu disampaikan Prabowo saat jumpa pers seusai pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Baca Juga:
Polemik Gaji dan Fasilitas DPR, Mekanisme Hukum Bisa Hentikan Tunjangan
Presiden menegaskan bahwa pemerintahannya bersama partai-partai, baik yang berada di lingkar kekuasaan maupun yang di luar pemerintahan, memiliki tekad sama untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan rakyat hingga ke lapisan paling bawah.
"Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Prabowo.
Merespons aspirasi masyarakat dalam unjuk rasa pada 25 Agustus serta 28–30 Agustus 2025, Prabowo juga meminta pimpinan DPR untuk membatalkan kebijakan pemberian tunjangan bagi wakil rakyat serta memberlakukan moratorium perjalanan luar negeri bagi anggota DPR RI.
Baca Juga:
Kunjungan Rosan ke Wenzhou, Indonesia Siapkan Sinergi Riset WtE dan Energi Hijau
Salah satu tuntutan massa aksi adalah pembatalan tunjangan perumahan anggota DPR yang nilainya mencapai Rp50 juta per bulan.
Terkait sejumlah anggota DPR RI yang dinilai publik arogan karena pernyataan mereka menyinggung perasaan rakyat, Prabowo menegaskan ketua umum partai telah mengambil langkah tegas.
"Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," tegas Prabowo.
