WahanaNews.co | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pemangku kepentingan (stakeholder) terkait mulai mempersiapkan skema normal atau pelaksanaan secara offline untuk program Kartu Prakerja.
“Fokus utama skema normal bukan lagi pada bantuan sosialnya seperti yang dijalankan sebelumnya, tapi akan fokus kepada peningkatan skill (ketrampilan) penerimanya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/7/2022).
Baca Juga:
Bersama Timpora Kantor Imigrasi, Pemerintah Kota Bekasi Siap Awasi Pergerakan Warga Asing
Menurutnya, meskipun biaya pelatihan akan menjadi lebih besar dan pelatihan dapat dilakukan secara offline dan online, namun, pelaksanaan Kartu Prakerja akan lebih mendorong pelatihan offline.
Seiring mulai pulihnya pandemi covid-19 yang akan berubah menjadi endemi, Pemerintah berencana menjalankan skema normal dengan mengadakan pelatihan offline yang merupakan desain awal dari Program Kartu Prakerja.
Skema normal berfokus pada peningkatan ketrampilan penerima dan bukan lagi semi bansos, di mana bantuan biaya pelatihan akan lebih besar dari insentif yang diberikan.
Baca Juga:
Menko Marves Sebut Prabowo Umumkan Susunan Kabinet 21 Oktober
Melalui Program Kartu Prakerja dengan skema normal, Pemerintah mendorong pelatihan-pelatihan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan juga dapat dilakukan secara offline, online, dan hybrid.
Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), para pemangku kepentingan mendiskusikan dan mendapatkan masukan dalam penyiapan pelaksanaan Skema Normal Program Kartu Prakerja.
Berbagai pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Kementerian Lembaga (K/L) terkait, akademisi dan profesional, asosiasi dan industri, hingga lembaga-lembaga pelatihan hadir mengungkapkan berbagai masukan guna terlaksananya program Kartu Prakerja dengan lebih baik.
