Ia juga menilai kebijakan pilah sampah dapat menjadi langkah awal membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pola konsumsi dan pola pembuangan sampah yang selama ini dinilai tidak seimbang dengan kemampuan lingkungan menampung limbah.
“Karena itu, kebijakan pilah sampah perlu dipandang sebagai langkah awal membangun kesadaran kolektif bahwa pola konsumsi dan pola membuang sampah masyarakat selama ini tidak lagi sebanding dengan kemampuan lingkungan menampungnya,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.
Baca Juga:
Puan Maharani Soroti Kasus Kekerasan Daycare di Yogyakarta, Desak Pengawasan Diperketat
Puan menyoroti bahwa persoalan utama pengelolaan sampah nasional tidak hanya disebabkan meningkatnya volume sampah, tetapi juga cara pandang masyarakat yang menganggap sampah selesai setelah diangkut dari rumah.
“Padahal, sampah yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya kembali menjadi persoalan kesehatan, pencemaran, banjir, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat,” jelas Puan.
Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah daerah yang mulai melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah.
Baca Juga:
Ketua DPR: Mulai 2 Januari 2026 KUHAP Baru Akan Berlaku
Menurutnya, kebiasaan memilah sampah perlu terus dikembangkan hingga menjadi kebijakan nasional sebagaimana diterapkan di berbagai negara maju.
“Dan saya berharap kebiasaan memilah sampah dapat berkembang ke daerah-daerah lain hingga akhirnya menjadi sebuah kebijakan nasional seperti yang dilakukan negara-negara maju,” ujarnya.
Meski demikian, Puan mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak bisa dibangun hanya melalui aturan administratif semata.
