“Harus ada evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru. Pemerintah harus bisa memetakan, ada di mana missed yang menyebabkan banyak peserta yang sudah lolos PTN memilih tidak lanjut ke proses berikutnya,” ujar cucu Bung Karno itu.
Puan juga menyoroti kekhawatiran masyarakat bahwa salah satu penyebab calon mahasiswa mengundurkan diri adalah keterbatasan akses terhadap bantuan pendidikan melalui KIP Kuliah.
Baca Juga:
Kemdiktisaintek dan DPR Perkuat Evaluasi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru
“Apabila persoalannya adalah karena hambatan ekonomi, termasuk kurangnya ketersediaan KIP Kuliah, artinya harus ada sinkronisasi antara kuota penerima KIP Kuliah dengan kuota SNBP,” terang Puan.
Menurutnya, apabila penyebab utama berasal dari keterbatasan biaya maupun faktor lain di luar proses seleksi, maka persoalan tersebut menjadi bagian dari kesinambungan kebijakan pendidikan nasional yang harus segera dibenahi.
“Maka evaluasi menyeluruh terhadap mata rantai transisi dari proses seleksi menuju perkuliahan menjadi langkah penting yang harus dilakukan,” sebut mantan Menko PMK itu.
Baca Juga:
Keren! Anak Penjual Cireng Tembus UGM, Biaya Kuliah Nol Rupiah
Lebih lanjut, Puan menilai pemerintah juga perlu melakukan sejumlah pembenahan, mulai dari sinkronisasi data penerima bantuan pendidikan hingga penyederhanaan proses administrasi bagi mahasiswa yang membutuhkan dukungan biaya.
“Termasuk sinkronisasi antara hasil seleksi nasional dengan penetapan bantuan pendidikan, penyederhanaan proses verifikasi penerima KIP Kuliah, serta penguatan layanan pendampingan bagi calon mahasiswa dari keluarga rentan,” lanjut Puan.
Selain itu, ia mendorong pemerintah bersama panitia penerimaan mahasiswa baru membangun sistem pelacakan nasional terhadap peserta yang memilih tidak melanjutkan registrasi setelah dinyatakan lolos.
