Menurutnya, Indonesia beruntung menjadi salah satu negara dengan cadangan air terbesar. Namun, pemenuhan air bersih dan sanitasi aman secara merata bagi 275 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau masih menjadi tantangan besar.
“Hal ini terutama dikarenakan pendanaan yang terbatas bagi infrastruktur air dan sanitasi,” ungkap Puan.
Baca Juga:
Puan Kepada Pendemo UU TNI: Tolong Baca Dahulu Secara Baik-baik Isinya
Mantan Menko PMK ini menyinggung soal kewajiban negara menyediakan pelayanan air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Puan mengatakan. Hal tersebut untuk menjamin agar air bersih tersedia dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
“Untuk itu, kami memerlukan USD 40 milliar untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur air dan sanitasi di seluruh Indonesia. Sementara dana publik hanya mencukupi 30%. Karenanya, berbagai upaya kami lakukan,” jelas peraih 2 gelar Doktor Honoris Causa tersebut.
Oleh karenanya, Puan berharap Parliamentary Hearing ini dapat berkontribusi terhadal peningkatan pemenuhan komitmen masyarakat internasional bagi investasi serta dukungan pendanaan dan teknologi untuk negara berkembang dalam pencapaian SDG.
Baca Juga:
Jokowi Akui Belum Bertemu Megawati, Tapi Pastikan Hubungan Tetap Baik
“Kami juga mendorong saling bertukar pengalaman dan pemikiran bagi upaya bersama terkait air dan sanitasi,” lanjut Puan.
Pada kesempatan ini, Puan pun menyampaikan dukungan DPR RI terhadap perhelatan World Water Conference 2023 di bawah kepemimpinan Csaba Korosi yang akan dihelat pada 22-24 Maret mendatang. Ia juga memastikan partisipasi Indonesia pada tingkat tinggi dalam pertemuan tersebut.
“Secara khusus, Indonesia berpandangan bahwa keterkaitan antara Water, Disaster and Food Security perlu mendapatkan perhatian global yang lebih besar,” terang Puan.
