"Tercermin dari inflasi volatile food yang sudah mengalami deflasi sebesar 2,9% month to month (bulanan) dan 8,93% year on year (tahunan). Angka ini perlu diturunkan kembali," jelas Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (1/9/2022).
Penurunan volatile food tersebut kata Airlangga juga tak lepas dari panen yang merata di seluruh di Indonesia, termasuk penurunan komoditas bawang merah. Kendati demikian, pemerintah menekankan, kepada daerah yang inflasinya masih di atas level nasional, harus secara cermat dan berupaya ekstra untuk terus menurunkannya ke dalam rentang maksimal 5% pada bulan-bulan ke depan.
Baca Juga:
Kontroversi Calon Ketum Golkar: Agung Laksono Tegaskan Bahlil Bukan 'Titipan Istana'
Adapun terdapat 8 arahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, diantaranya melakukan perluasan kerjasama daerah, terutama untuk daerah surplus atau defisit untuk menjaga ketersediaan supply komoditas.
Kedua, melakukan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Ketiga, melakukan pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi. Keempat, pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi.
"Ini bisa dilakukan oleh kepala daerah masing masing dan kemudian percepatan inflasi tanaman pangan di pekarangan masing masing misalnya cabai untuk antisipasi permintaan yg tinggi terutama menuju akhir tahun," jelas Airlangga.
Baca Juga:
soal Isu Disepakati Jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Buka Suara
Arahan pemerintah kepada pemerintah daerah yang kelima yakni, daerah diminta untuk membuat neraca komoditas pangan strategi untuk 10 komoditas strategi di wilayah masing-masing.
Keenam, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk mengendalikan inflasi sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, yakni dengan mengoptimalisasi Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD), antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tematik ketahanan pangan.
"DTU dari DBH dan DAU 2% untuk meredam harga pangan dan bisa memberikan bantuan sosial dukungan transportasi," jelas Airlangga.
