WahanaNews.co | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) untuk segera melakukan terobosan bisnis guna menambah pendapatan selain dari penjualan tiket (non-farebox).
MKetua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menilai, hal itu sebagai salah satu upaya mengurangi beban "Public Service Obligation" (PSO) yang setiap tahun diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada PT TransJakarta.
Baca Juga:
Pemkab Kepulauan Seribu Bersiap Tanam 10 Ribu Bibit Mangrove di Pulau Kelapa
"Terobosan harus dilakukan, semisal badan bus bisa dijual itu, orang mau kok investasi di situ," ujar Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/1/2023).
Dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, kata dia, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan PSO Rp300 miliar menjadi Rp3,5 triliun.
Sementara, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail juga sepakat agar PT TransJakarta sesegera mungkin melakukan terobosan.
Baca Juga:
Perluasan Jangkauan Transjakarta Hingga Cianjur, DPRD Provinsi DKI Jakarta Pantau Jumlah Armada
Selain bisa mengurangi beban PSO, jasa transportasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya.
"Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari 'non-farebox' nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100 persen dibebankan kepada PSO bisa dikurangi dan idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI," paparnya.
Disisi lain, Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT TransJakarta, Lies Permana Lestari mengatakan, pihaknya sedang menggodok tiga program agar bisa mempunyai pendapatan dari "non-farebox".
