WahanaNews, Jakarta - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta, Syamsul Ma'arif, mengaku tidak mengetahui sumber dana yang digunakan oleh lima nahdliyin yang berangkat ke Israel. Syamsul menjelaskan bahwa keberangkatan mereka ke Israel tidak mendatangkan keuntungan apa pun.
"Saya tidak tahu persis nama LSM-nya. Saya kebetulan terlambat, jadi tidak mengikuti komentar teman-teman (pengurus PBNU)," kata Syamsul di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).
Baca Juga:
PLN LAKSANAKAN GELAR PERALATAN DAN PASUKAN PEKERJAAN KONTRUKSI JARINGAN WILAYAH KERJA PROVINSI JAMBI TAHUN 2024
"Bahkan katanya sebagian menggunakan modal pribadi. Ada tuduhan bahwa mereka mendapatkan keuntungan besar, tetapi cerita yang saya dengar justru sebaliknya. Namun, saya tidak tahu siapa yang mendanai," lanjutnya.
Saat ditanya apakah kunjungan tersebut diundang oleh pihak Israel, Syamsul mengatakan hal itu mungkin saja terjadi. Menurutnya, Israel memiliki berbagai cara untuk menarik simpatisan.
"Zionis memang punya banyak cara untuk mendapatkan simpatisan. Salah satunya adalah menganggap NU sebagai organisasi besar. Mereka mungkin tidak tahu apakah ini pengurus atau bukan," ujarnya.
Baca Juga:
Bawaslu Perintahkan KPU Tetapkan 2 Kader PKB yang Dibatalkan sebagai Calon Legislatif Terpilih
Syamsul juga menyebutkan bahwa satu dari lima orang yang berangkat adalah Zainul Maarif, pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI dan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia).
"Saya sudah bertanya secara pribadi. Jawaban Zen adalah dia berangkat atas inisiatif pribadi untuk penelitian. Namun, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, kami ikut bertanggung jawab, baik ke dalam maupun ke luar," jelasnya.
Lebih lanjut, Syamsul memastikan akan memberikan sanksi kepada pengurus PWNU DKI yang terlibat dalam pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Namun, kata dia, saat ini pihaknya masih membahas sanksi tersebut.
"Kalau ada kesalahan fatal gunakan nama organisasi untuk pribadi dan kepentingan popularitas dan kepentingan yang berlawanan dengan ghirah NU. Pasti itu akan diberikan sanksi. Cuma sanksi seperti apa kita bahas di rapat," imbuhnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
