Atas keberhasilan itu,
pemerintah membuka wacana untuk kembali menggelar program Tax Amnesty Jilid II.
Pemerintah tengah menyusun
skema Tax Amnesty Jilid II melalui
revisi kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP).
Baca Juga:
Menkeu: Kemenkeu Dukung dan Berikan Bantuan Maksimal Kepada Seluruh K/L pada KMP
Seperti diketahui, Pasal 37-C
RUU KUP mencantumkan waktu pengungkapan harta adalah 1 Juli 2021 hingga 31
Desember 2021.
Pengungkapan tersebut harus
melampirkan bukti pembayaran PPh bersifat final, daftar rincian harta beserta
informasi kepemilikannya, dan surat pernyataan untuk diinvestasikan ke dalam
surat berharga negara.
DJP selanjutnya akan
menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan
pengungkapan harta oleh wajib pajak.
Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Pemangkasan 50% Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Instruksinya
Atas pengungkapan tersebut,
maka wajib pajak bebas sanksi administratif.
Harta yang diungkapkan
meliputi periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2019 dan belum dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2019.
Ketentuan lain yang harus
dipenuhi adalah sebagai berikut:
