Terakhir, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Kualitas demokrasi harus ditingkatkan. Demokrasi prosedural dan formal mesti makin substansial.
Baca Juga:
Mabes Polri Gelar Upacara Sumpah Pemuda, Indeks Pembangunan Pemuda Harus Ditingkatkan
Ruang perbedaan pendapat mesti dijamin dan dilindungi.
Reformasi birokrasi dan kelembagaan mutlak untuk memperkuat kapasitas negara.
Tata kelola pemerintah harus transparan, efektif, inklusif, partisipatif. Birokrasi harus andal, modern, profesional, tangkas mengelola perubahan.
Baca Juga:
Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-96, Danrem 182/JO Bacakan Amanat Menpora
Pembangunan hukum diarahkan pada kepastian penegakan hukum berlandaskan HAM, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan sistem hukum nasional.
Pada 2045, hukum warisan kolonial sudah harus diganti seluruhnya oleh hukum nasional.
Indeks Persepsi Korupsi ditargetkan 60-65. (Bappenas, 2019)
