Supaya Danantara berjalan sesuai tujuan, pemerintah memang harus memastikan adanya pengawasan yang ketat.
Setiap keputusan penting dilaporkan secara berkala ke publik. Audit independen dilakukan untuk memastikan tidak ada korupsi atau penyalahgunaan aset. DPR dan BPK juga ikut mengawasi, agar tidak ada celah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Baca Juga:
Prabowo Tekankan Profesionalisme dalam Pemilihan Tim Danantara
Tapi pengawasan tidak hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga bisa ikut mengawasi agar Danantara benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. Pemerintah memang harus bekerja keras menunjukkan komitmen dan implementasi konkret dalam tata kelola yang baik, tetapi publik juga harus aktif dalam mengawal.
Alih-alih sekadar khawatir, masyarakat bisa ikut memastikan bahwa aset negara tidak disalahgunakan. Jika ada kebijakan yang mencurigakan, masyarakat bisa bersuara. Jika ada penyimpangan, publik harus menuntut transparansi, perbaikan, dan keadilan.
Ikhtiar Solutif, Bukan Ancaman
Baca Juga:
HSG Merosot Pasca Peluncuran Danantara, Rosan: Kini Mulai Rebound
Danantara tidak dirancang untuk membuat BUMN lepas dari tangan negara. Justru sebaliknya, ini adalah ikhtiar agar BUMN bisa berkembang tanpa harus terus bergantung pada APBN.
Tidak ada aset strategis yang bisa dijual seenaknya. Pemerintah tetap punya kontrol penuh. Tidak ada asing yang bisa mengambil alih. Investor hanya menjadi mitra, bukan pemilik.
Lebih dari itu, Danantara bisa menjadi alat untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pendanaan asing, terutama dalam proyek-proyek strategis seperti hilirisasi yang selama ini dikuasai pihak luar. Dengan mengoptimalkan aset dan modal dalam negeri, Indonesia bisa memiliki kontrol lebih besar atas industrinya sendiri.
