Kejadian memalukan tersebut tentu berimbas pada jadwal deklarasi Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sebagai Calon Presiden 2024 mendatang.
Jadwal deklarasi harus mundur.
Baca Juga:
KPK Ajukan Banding Vonis Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra
Tidak elok deklarasi dilakukan di tengah kasus korupsi beruntun yang melibatkan kader-kader Partai Golkar.
Publik tentu akan bertanya-tanya, di saat persoalan penanganan pandemi masih terus dilakukan apakah pantas seorang ketua umum partai yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mendeklarasikan diri sebagai Capres?
Dengan kejadian-kejadian ini, seharusnya Golkar segera melakukan konsinyering partai dengan mengumpulkan semua kepala daerah yang berasal dari partai berlambang pohon beringin itu.
Baca Juga:
Pilih Jadi TNI, Ini Kabar Eks Aktor “Ganteng-ganteng Serigala”
Peneguhan sebagai alat perjuangan partai dengan menerapkan asas good governance harus ditaati sampai mati oleh kader Golkar.
Jika tidak, Golkar harus siap ditinggal oleh pemilihnya di pemilu serentak 2024.
Hidup dikenang sebagai pahlawan daerah atau pecundang daerah atau mati dengan terhina adalah sebuah pilihan.
