Keterangan tersebut kemudian diaminkan oleh analis BMO, Colin Hamilton.
“Permainan” kode HS semacam ini juga sering dikeluhkan oleh Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, karena merugikan industri baja nasional.
Baca Juga:
Kementerian ESDM Buka Suara, Soal Tudingan AS Ada Kerja Paksa di Industri Nikel RI
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus menelusuri, menindak tegas, dan menutup celah yang ada.
Karena, selain berpotensi merugikan negara Rp 2,8 triliun per tahun, masalah tersebut juga menjadi hambatan dalam mewujudkan cita-cita Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai pemain penting kendaraan listrik di masa depan. (R Haidar Alwi, Presiden Haidar Alwi Institute)-dhn
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
