Kondisi ini masih jauh di bawah Malaysia (peringkat ke-60) dan Filipina (71).
Artinya, sektor publik di Indonesia harus bekerja keras membangun sistem e-government.
Baca Juga:
Investasi Kawasan Ekonomi Khusus Melonjak, MARTABAT Prabowo-Gibran: Saatnya Perizinan Dibuat Lebih Gesit
Masih belum banyaknya ASN yang kompeten di bidang teknologi dan informatika harus jadi catatan bagi pengambil kebijakan di pusat dan daerah.
Karenanya, pemerintah pusat dan daerah harus berupaya agar ASN yang berusia di bawah 40 tahun diberikan kepercayaan memimpin organisasi birokrasi di lingkungan pemerintahan.
Dengan ditempatkannya generasi Y pada jabatan strategis, akan mampu mengimbangi tantangan reformasi birokrasi, yang kini layanan publiknya dituntut berbasis e-government.
Baca Juga:
Cak Imin Singgung Akademisi Tak Lagi Kritis Setelah Masuk Birokrasi Pemerintahan
Saat dunia sudah kian terkoneksi secara daring, organisasi sektor publik harus mengambil langkah strategis.
Adanya generasi milenial di birokrasi bisa jadi peluang memperbaiki birokrasi agar kompatibel dengan kondisi kini.
Generasi milenial ialah generasi yang memiliki kepercayaan diri tinggi, fokus pada prestasi, optimistis, dan lebih suka bekerja sama dalam tim.
