WahanaNews.co, Jakarta - Sepanjang 2023, BSSN menemukan ada 207 dugaan pelanggaran basis data.
Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra menyebut situs pemerintah jadi yang paling banyak mengalami kebocoran data.
Baca Juga:
PDN Cikarang, Kominfo Targetkan Aktif Awal 2025 Akui Efek PDNS 2
Hal itu disampaikan dalam agenda Ingram Micro Gear Security Day 2023 di Jakarta, Selasa (24/10/2023) mengutip CNN Indonesia.
"BSSN sudah mendeteksi ada 207 dugaan pelanggaran data base sepanjang 2023. Terbanyak di situs administrasi pemerintahan sebanyak 55 persen. Ini wajar, kenapa? Karena sistem elektronik pemerintah banyak sekali," kata Ariandi.
"Ada ribuan sistem elektronik sehingga data breach paling banyak terjadi di pemerintahan. Di sektor teknologi dan informasi hanya 3 persen," ujarnya menambahkan.
Baca Juga:
Realisasi Anggaran PDN Kominfo Capai Rp 700 Miliar dari Dana APBN
Karena itu, pihaknya memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengantisipasi kebocoran data lanjutan. BSSN juga bekerjasama dengan Polri dalam hal penindakan dugaan tindak pidana pembobolan data.
"Tentunya kami melihat ada trend cyber yang sudah dirilis pada 2023 awal. Dari kemungkinan itu kami lihat sebagai mitigasi dini. Dalam hal itu perlu kerjasama untuk meminimalisasi kebocoran data dan memperkuat sistem elektronik," ucapnya.
Selain menggandeng lembaga negara, BSSN juga bekerjasama dengan sektor swasta. Ini dilakukan guna membentuk opini yang selarang ihwal keamanan data.
