"Tunjangan reses dan serap aspirasi misalnya, dianggarkan cukup besar per masing-masing anggota tanpa kita pernah ditunjukkan hasil nyata aspirasi yang diserap dan bagaimana aspirasi-aspirasi itu diperjuangkan," papar Lucius.
"Dari hasil kinerja DPR kita mengetahui bahwa produktivitas DPR dalam melaksanakan fungsi pokok mereka sangat rendah, dan dari situ kita bisa melihat betapa sia-sianya anggaran untuk serap aspirasi jika akhirnya hasil yang bisa ditunjukkan DPR Sebagai bukti pelaksanaan tugas mereka sangat buruk," sambung dia.
Baca Juga:
Kementerian PU Siap Hadapi Mobilitas Masyarakat Saat Nataru 2025
Kembali ke dana pensiun anggota DPR. Lucius menilai fasilitas tersebut tidak adil jika dibandingkan dengan para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja puluhan tahun. Karena itu, Formappi berharap DPR menghapus kebijakan dan pensiun ini.
"Begitu pula dengan dana pensiun. Jabatan anggota yang hanya 5 tahun lalu diganjar dengan pensiun seumur hidup rasanya nggak adil saja bagi ASN yang bekerja puluhan tahun. Saya kira menghapusnya akan menjadi satu kenangan indah dari DPR Demi menunjukkan kepedulian mereka pada efektivitas anggaran negara," pungkasnya. [rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
