WahanaNews.co | Semua elemen bangsa diajak untuk menjaga kondusifitas
dan stabilitas politik nasional di tengah himpitan resesi perekonomian dunia. Ajakan itu
disampaikan Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Ahmad Andi Bahri.
Pihaknya berharap kepada kelompok
masyarakat yang menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk berfikir positif dan jernih.
Baca Juga:
MK Putuskan Libur 1 untuk 6 Hari dalam UU CiptaKerja Bertentangan dengan UUD
"Seperti yang dikatakan Pimpinan
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Bapak Gatot Nurmantyo, tujuan Pemerintah bersama DPR
mengesahkan UU Ciptaker itu mulia. Karena memang semangat utamanya untuk
mempermudah investasi masuk sehingga banyak membuka banyak lapangan pekerjaan
baru," ujarnya, dalam
keterangan pers, Selasa (27/10/2020).
Bahri mengatakan, pemerintah atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, pun sudah mengungkapkan kehadiran UU Omnibus Law
Ciptaker akan menyederhanakan keruwetan regulasi di Indonesia. Salah satunya
mengenai izin berusaha.
Dia melanjutkan, UU Ciptaker juga tidak mengubah peran dan fungsi
pemerintahan daerah, terutama dari sisi kewenangan.
Baca Juga:
Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan: Kaji Ulang Omnibus Law Jika Terpilih
"Yang kami pahami setelah mengkaji
substansi dari UU Ciptaker, pemerintah memberikan ruang kepada daerah untuk
menyelesaikan perizinan dalam waktu satu setengah bulan. Untuk itu adanya
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)," tuturnya.
Kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi)
sudah menegaskan tidak ada sentralisasi. Perizinan untuk berusaha dan
pengawasannya tetap dilakukan pemerintah daerah.
"Jadi sebenarnya dalam setiap
perubahan menuju Indonesia yang lebih baik memang selalu ada konsekuensi
penolakan. Banyak yang terganggu zona nyaman atau akan kehilangan kendali dan
kontrolnya jika diberlakukan UU Ciptaker," kata pria yang akrab disapa
Banjir ini.
Dia mengakui, pemerintah tidak bisa sepenuhnya menyenangkan semua
pihak. Mengingat UU Ciptaker dengan metode Omnibus Law yang menggabungkan
banyak aturan dalam sebuah paket regulasi tentu saja hanya butuh waktu untuk
meyakinkan publik dan seluruh pihak yang berkepentingan atas UU tersebut.
"Tidak ada satu pun Pemerintah di
dunia yang ingin menjerumuskan rakyatnya. Dinamika yang terjadi sejak UU
Sapujagat tersebut diketuk di DPR hanya masalah komunikasi dan sosialisasi
saja," jelasnya.
Terbukti, belakangan ini banyak pihak
yang setelah mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang utuh dari pemerintah
juga DPR yang awalnya menolak dan pesimis, berubah pandangan menjadi mendukung.
"Di era keterbukaan informasi
publik seperti ini jangan ada anggapan Pemerintah dan DPR tidak demokratis
apalagi otoriter. Keran demokrasi terbuka lebar, bahkan demonstrasi setiap hari
juga tidak dilarang," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika ada
penindakan itu wajar karena sebagai negara hukum tidak ada tempat bagi para
perusuh yang menunggangi aksi penolakan UU Ciptaker dengan anarki.
"Kami kader AMPG mengecam para
elite politik yang hanya menjadikan rakyat martir untuk kepentingan politiknya.
Seperti saya sampaikan di awal, mari kita semua menjaga kondusifitas di tengah
pandemi Covid-19 dan juga stabilitas politik nasional agar
perekonomian tidak terganggu, mengingat resesi adalah musuh utama seluruh
negara di dunia yang terdampak Covid-19,"
paparnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil
Ketua Umum DPP KNPI,
Mustahuddin. Dia juga meminta kelompok oposisi dan siapa saja yang selalu
berseberangan dengan pemerintah namun dalam setiap kritikannya tidak
menghadirkan solusi hanya asal kritik, untuk lebih fair dalam melihat upaya
pemerintah menangani Covid-19 dan
dampak sosial ekonominya.
"Berbagai program untuk mencegah
COVID-19 dengan prioritas penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sudah
dilakukan Pemerintah. Salah satunya kucuran program kepada 15 juta pelaku UMKM
yang diproyeksikan mendapatkan bantuan modal masing-masing sebesar Rp2,4
juta," imbuhnya.
Maka itu, Mustahuddin mengajak semua
pihak yang hendak memancing di air keruh untuk merenungkan kembali tujuan utama
kita hidup bersama dalam sebuah bangsa yaitu saling gotong royong menghadapi
segala tantangan zaman.
"Pandemi Covis-19 adalah momentum kita sebagai sebuah bangsa untuk
meningkatkan solidaritas dan kepedulian bersama. Bukannya kontraproduktif
dengan menusuk dalam lipatan dan menghasut rakyat sehingga stabilitas terganggu
dan perekonomian semakin ambruk," kata Ketua Umum PP Kaukus Muda IRAMASUKA
Indonesia itu. [qnt]
