WahanaNews.co, Jakarta - Anggota KPU Provinsi Banten, Akhmad Subagja, memberikan tanggapan terhadap tudingan dari Caleg incumben DPR RI, Dapil Banten II, Nur'aeni, mengenai dugaan penggelembungan suara dan pemalsuan tanda tangan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara.
KPU tingkat provinsi menurutnya menjalankan mandat rekapitulasi data berdasarkan KPU tingkat kabupaten dan kota.
Baca Juga:
BKSAP DPR Usulkan Verifikasi NGO Penyalur Bantuan Palestina demi Cegah Penyelewengan
"Kalau soal tanda tangan itu urusannya pihak teman-teman dari KPU kabupaten kota. Kalau memang orangnya (saksi) hadir dia menandatangani berarti ada surat mandatnya, kalau orangnya nggak hadir, nggak ada surat mandatnya harus dipertanyakan, kan begitu. Harus ditanya ke Demokratnya yang tanda tangan siapa, kita kan nggak tahu yang hadir di (rekapitulasi) kota itu saksinya yang hadir siapa," kata Akhmad Subagja, Serang, Sabtu (9/3/2024).
Nuraeni sendiri pada Jumat (8/3/2024) malam mendatangi kantor KPU Banten saat skorsing rekapitulasi di tingkat provinsi.
Menurut Akhmad, Nur'aeni datang ingin melakukan klarifikasi terkait masalah perolehan suara yang ia raih.
Baca Juga:
DPR Dalami Penyebab 60 Ribu Calon Mahasiswa Lolos PTN Tak Daftar Ulang, UKT Jadi Sorotan
Ia menyampaikan bahwa proses rekapitulasi di tingkat provinsi adalah penyandingan model D Hasil di kabupaten kota dan disandingkan dengan Sirekap.
"Ketika ada perubahan data, maka bisa dilakukan pengkoreksian," katanya.
Kedua, Nur'aeni memang menyatakan keberatan atas rekapitulasi di tingkat KPU Kota Serang. Menurutnya, KPU Banten tidak bisa serta merta misalnya melakukan penghitungan ulang termasuk membuka kotak suara tanpa ada rekomendasi Bawaslu. Makanya, pihaknya menyampaikan bahwa jika menemukan keberatan sebaiknya disampaikan ke Bawaslu.
