"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies.
Soroti institusi negara yang memeras lawan politik
Baca Juga:
Pemerintah Kapuas Hulu Jalin Sinergi Kuat dengan KPK untuk Pemberantasan Korupsi
Anies Baswedan menyoroti sebuah negara yang memiliki institusi politik bersifat ekstraktif atau memeras. Menurutnya, negara seperti itu bakal gagal berkembang.
"Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras maka pelan-pelan negaranya akan turun," ujar Anies.
Menurut Anies, negara dengan institusi politik bersifat memeras dan menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, satu kelompok.
Baca Juga:
Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unamin Sorong
Ia mengatakan institusi politik seperti itu tak akan menyebarkan atau membagikan kekuasaan dan membatasi kesempatan partisipasi terhadap orang yang memiliki perbedaan pikiran politik.
Tekak-tekuk hukum di Indonesia
Ia mengatakan negara dengan institusi politik memeras sering tidak mengindahkan etika, bahkan aturan hukum. Menurutnya, hukum sering ditekuk dan menguntungkan beberapa pihak saja.
